HERALDSELATAN.ID, JAKARTA — Nasib 2,3 juta honorer belum jelas. Pemerintah saat ini masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer ini.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, butuh jalan tengah untuk masalah honorer ini. Tenaga honorer selama ini menurut Azwar Anas memberikan begitu banyak jasa.
Makanya, ia mengaku sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah. “Yaitu pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” kata Azawar Anas dalam keterangannya, Minggu (26/2) dikutip dari republika.co.id.
Honorer memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Karena itu, kata Anas, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer.
Saat ini, jumlah honorer mencapai 2,3 juta sesuai data dasar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
Anas tak menampik, ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, tapi bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. “Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya.
Untuk membahas jalan tengah itu, Anas menggelar rapat bersama dengan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mencari solusi jalan tengah tersebut.
Kemenpan-RB juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta BKN terkait itu.
